Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR

PERHIMPUNAN AGRONOMI INDONESIA

 

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, mampu menjadi jembatan emas bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Dirasakan bahwa jumlah penduduk Indonesia makin bertambah dan tuntutan kesejahteraannya makin berkembang, hingga memerlukan pejuang dan pelopor pembangunan di segala bidang yang tangguh, berkepribadian dan berbudi luhur.

Disadari pula bahwa sektor pertanian yang menjadi tiang utama kehidupan dan penghidupan sebagian besar rakyat Indonesia,telah berkembang pesat sejalan dengan tuntutan masyarakat.

Diakui bahwa hingga kini sumbangan masyarakat Agronomi Indonesia dalam usaha peningkatan produksi pertanian untuk mencukupi kebutuhan yang selalu meningkat bagi Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya cukup besar dan dapat dibanggakan.

Untuk lebih meningkatkan sumbangan masyarakat Agronomi bagi kejayaan bangsa dan negara Indonesia, dengan berkat dan rakmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh rasa pengabdian yang suci dan tulus ikhlas didirikanlah suatu perhimpunan masyarakat profesi agronomi di Indonesia yang berasaskan Pancasila dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

 

BAB I

Nama dan Sifat, Waktu dan Tempat Kedudukan Organisasi.

 

Pasal 1

Nama dan Sifat

Organisasi bernama : “ Perhimpunan Agronomi Indonesia” (Indonesian Society of Agronomy) disingkat “PERAGI” bersifat non profit.

 

Pasal 2

Waktu

PERAGI didirikan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1977 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

 

Pasal 3

Tempat Kedudukan

PERAGI berkedudukan di tempat Sekretariat.

 

BAB II

Asas, Maksud, Tujuan dan Usaha

 

Pasal 4

Asas

PERAGI berasaskan Pancasila.

 

Pasal 5

Maksud

PERAGI bermaksud untuk menghimpun masyarakat Profesi Agronomi di Indonesia. Agronomi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek biofisik yang berkaitan dengan usaha penyempurnaan budidaya tanaman.

 

Pasal 6

Tujuan

PERAGI bertujuan untuk :

a.  Membina dan mengembangkan ilmu dan profesi Agronomi di Indonesia.

b. Menciptakan sarana dan wahana untuk lebih meningkatkan dan pengamalan ilmu para anggota bagi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia.

c. Lebih mempererat hubungan dan kerjasama antara anggota masyarakat Agronomi di Indonesia.

Pasal 7

Usaha

Untuk mencapai tujuan diusahakan :

a. Mempererat kerjasama antara anggota dan antara organisasi dengan lembaga dan organisasi lain yang mempunyai sifat dan tujuan yang sama, milik pemerintah ataupun swasta.

b. Menyelenggarakan pertemuan ilmiah di tingkat daerah nasional regional maupun internasional.

c. Membantu penyempurnaan pendidikan, penelitian dan pengembangan Agronomi di Indonesia.

d. Menyelenggarakan dan membantu usaha penerbitan majalah dan siaran dalam bidang Agronomi.

e.  Mengembangkan sektor pertanian khususnya dalam bidang agronomi.

 

BAB III

Sifat dan Macam Kenggotaan

 

Pasal 8

Sifat dan Macam Kenggotaan

Keanggotaan PERAGI bersifat aktif dan terdiri atas :

a. Anggota biasa

b. Anggota muda

c. Anggota luar biasa

d. Anggota Kehormatan

BAB IV

Struktur Organisasi dan Kepengurusan

 

Pasal 9

Struktur Organisasi

a. PERAGI merupakan satu kesatuan Organik yang berdiri sendiri atas anggota-anggota yang dipimpin Pengurus Pusat.

b. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi dapat dibentuk Komisariat Daerah yang dipimpin Pengurus Komisariat.

 

Pasal 10

Struktur Kepengurusan

a. Pengurus Pusat beranggotakan sekurang-kurangnya lima orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

b.  Masa kerja Pengurus selama tiga tahun.

c. Untuk melancarkan pelaksanaan tugas Pengurus Pusat diangkat beberapa penasehat dan badan-badan pelengkap.

BAB V

Kongres, Komperensi, Rapat Komisariat dan Pertemuan

 

Pasal 11

Kongres

a. Kongres merupakan kekuasaan tertinggi organisasi.

b. Kongres adalah permusyawaratan yang terdiri atas seluruh anggota organisasi.

c. Kongres dipimpin Pengurus Pusat dan diadakan paling sedikit untuk tiga tahun sekali.

d. Kongres bertugas untuk menentukan dan menilai kebijaksanaan Pengurus dan kegiatan organisasi, dan memilih Pengurus Pusat yang baru. Wewenang ini dilimpahkan kepada Pengurus Pusat dan wakil-wakil Komisariat.

e. Kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya separuh jumlah komisariat kepada Pengurus Pusat dan dianggap sah kalau dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah komisariat. Putusan Kongres luar biasa dianggap sah kalau disetujui oleh lebih dari separuh jumlah suara.

f. Kongres luar biasa terdiri dari Pengurus Pusat dan wakil-wakil komisariat.

 

Pasal 12

Konperensi

Konperensi adalah permusyawaratan yang terdiri atas Pengurus Pusat. Penasehat wakil-wakil Komisariat dan pimpinan badan-badan tingkat pusat, bertugas untuk merumuskan kebijaksanaan organisasi dalam bentuk program-program kerja.

Pasal 13

Rapat Anggota

a. Rapat anggota ialah musyawarah para anggota dari suatu komisariat.

b. Rapat anggota paling sedikit diadakan setahun sekali.

c. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan tertulis, sekurang-kurangnya sepuluh anggota biasa kepada pengurus Komisariat.

 

Pasal 14

Pertemuan

Sesuai dengan kebutuhan dapat diadakan pertemuan-pertemuan  di tingkat daerah nasional, regional maupun  internasional.

BAB VI

Perbendaharaan

 

Pasal 15

Perbendaharaan

Perbendaharaan organisasi diperoleh dari :

  1. Uang pangkal anggota

  2. Uang iuran anggota

  3. Sumbangan yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi

  4. Usaha-usaha dan pendapatan-pendapatan lain yang sah dan yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi

 

BAB VII

Peraturan Tambahan

 

Pasal 16

Peraturan Tambahan

  1. Anggaran dasar dapat dirubah oleh Kongres yang khusus diadakan untuk itu, atas usul yang diajukan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Komisariat dan Kongres dianggap sah kalau dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah komisariat. Perubahan Anggaran Dasar dianggap sah kalau disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah suara yang sah.

  2. Pembubaran organisasi hanya dapat diputuskan dalam Kongres yang khusus diadakan untuk maksud tersebut, dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah seluruh anggota biasa organisasi. Sisa kekayaan sesudah diambil terlebih dahulu semua hutang-hutang dan ongkos-ongkos pembubaran, harus diserahkan kepada sesuatu badan/perkumpulan yng bertujuan sejenis dengan PERAGI.

  3. Ketentuan-ketentuan pelaksanaandalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumamh Tangga, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

 

BAB VIII

Penutup

Pasal 17

Penutup

Anggaran Dasar PERAGI, dimantapkan pada Kongres I Agronomi di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1977 dan diubah serta disahkan kembali pada Kongres Luar Biasa PERAGI di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1987.